STANDAR PELAYANAN PERIZINAN


STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN

 

 

NO

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BIAYA

( Rp )

Standar Waktu Penyelesaian

1

Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56  Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

-       Nomor Induk Berusaha (NIB)

-       Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

1.    Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas Feasibility Study (FS),   Detail Engineering Design (DED) dan Master Plan

2.    Pemenuhan Pelayanan alat kesehatan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D.

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D.

-       Verifikasi dan visitasi pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak dilakukan visitasi

 

Tidak dikenakan biaya

14 hari

2

Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24  Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56  Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

-  Nomor Induk Berusaha (NIB)

-  Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Notifikasi Dinas Kesehatan Kab. Bintan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit

b.       Profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi dan struktur organisasi

c.       Isian instrumen self assesment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana dan administrasi manajemen

d.       Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan

e.       Sertifikat akreditasi (Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit)

f.        Batas paling sedikit pemenuhan jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerjasama internasional

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D.

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C atau Tipe D.

-       Verifikasi dan visitasi pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak dilakukan visitasi

 

Tidak dikenakan biaya

14 hari

3

Izin Operasional Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  9 Tahun  Tentang Klinik

 

-  Nomor Induk Berusaha (NIB)

-  Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Notifikasi Dinas Kesehatan Kab. Bintan

b.       Profil Klinik

c.       Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Operasional Klinik

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan

-       Verifikasi dan visitasi pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak dilakukan visitasi

 

Tidak dikenakan biaya

14 hari

4

Izin Prakter Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Prakter Bidan

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-  Fotocopy STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli

-  Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik

-  Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Surat pernyataan memiliki tempat praktik (praktek mandiri)

-  Rekomendasi dari organisasi profesi (IBI) Cabang

-  Fotocopy IMB (Praktek Mandiri)

-  Dok. LH (SPPL) (Praktek Mandiri)

-  Rekom DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk membuat surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan.survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi (untuk praktik Bidan Mandiri)

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

 

Tidak dikenakan biaya

14 hari

5

Izin Praktek Perawat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/1/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisasi

-  Fotocopy Ijazah pendidikan bidang perawat

-  Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

-  Surat Pernyataan memiliki tempat di praktik mandiri

-  Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI) Cabang

-  Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk membuat surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan.survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi (untuk praktik Bidan Mandiri)

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

 

Tidak dikenakan biaya

7 hari

6

Izin Praktik Penata Anastesi

Peratutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi

-    Mengisi formulir permohonan

-    Fotocopy KTP

-    Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi

-    Fotocopy STRPA yang masih berlaku dan dilegalisasi

-    Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

-    Surat Pernyataan memiliki tempat praktik di fasilitas pelayanan kesehatan

-    Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-    Rekomendasi dari organisasi profesi (PPAI) Cabang

-    Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk membuat surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan.survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi (untuk praktik Bidan Mandiri)

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

 

Tidak dikenakan biaya

7 hari

7

Izin Tukang Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Biodata Tukang Gigi

-  Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi

-  Surat Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah

-  Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk membuat surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan.survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi (untuk praktik Bidan Mandiri)

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

8

Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya

 

-  Nomor Induk Berusaha (NIB)

-  Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Surat Keterangan Domisili Usaha

b.       Daftar Tenaga Entomolog kesehatan atau tenaga kesehatan lain yang terlatih bidang entomologi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c.       Daftar bahan dan peralatan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Operasional Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

-       Verifikasi, visitasi dan evaluasi untuk pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 6 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya hasil evaluasi

Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak dikenakan biaya

7 hari

9

Izin Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

 

-  Nomor Induk Berusaha (NIB)

-  Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)

b.       Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

c.       Denah bangunan

d.       Daftar sarana dan prasarana

e.       Berita acara pemeriksaan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Apotek

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun

-       Verifikasi, visitasi dan evaluasi untuk pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 6 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya hasil evaluasi

Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak dikenakan biaya

14 hari

10

Izin Toko Obat

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat

 

-     Nomor Induk Berusaha (NIB)

-     Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

b.       Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) sebagai penanggungjawab teknis

c.       Denah bangunan

d.       Daftar sarana dan prasarana

e.       Berita acara pemeriksaan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Toko Obat

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun

-       Verifikasi, visitasi dan evaluasi untuk pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 6 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterimanya hasil evaluasi

Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak dikenakan biaya

14 hari

11

Izin Optik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1 2018 tentang Penyelenggaraan Optikal

-   Mengisi formulir permohonan

-   Fotocopy KTP

-   Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SIUP

-   Surat Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan

-   Fotocopy Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien atau Optometris (STRRO)  yang masih berlaku dan dilegalisasi

-   Fotocopy Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien atau Optometris (SIPRO)

-   Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan

-   Fotocopy perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium

-   Rekomendasi dari Asosiasi Optikal setempat (GAPOPIN)

-   Rekomendasi dari DINKES

-   Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-   Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

14 hari

12

Izin Pengobatan Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

-     Nomor Induk Berusaha (NIB)

-     Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Berita Acara Pemeriksaan

b.       Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa

c.       Daftar Alat kesehatan yang disalurkan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Toko Alat Kesehatan

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

-       Verifikasi, visitasi dan evaluasi untuk pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 12 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 5 hari sejak diterimanya hasil evaluasi

-       Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak Dikenakan Biaya

14 Hari

13

Izin Air Minum Isi Ulang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum

-   Mengisi formulir permohonan

-   Fotocopy KTP Pemohon/Penanggungjawab Perusahaan

-   Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha (IUMK/IUI)

-   Hasil Uji Laboratorium Air

-   Rekomendasi dari DINKES

-   Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

14 hari

14

Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional

 

-  Nomor Induk Berusaha (NIB)

-  Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi

b.       Data Tenaga Teknis Kefarmasian atau tenaga kesehatan tradisional jamu   penanggungjawab, yang meliputi KTP, Ijazah, STRTTK, Surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu, dan surat perjanjian kerja sama tenaga teknis kefarmasian/tenaga kesehatan tradisional jamu penanggung jawab dengan pelaku usaha

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin UMOT

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

-       Evaluasi dan verifikasi untuk pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 1 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 10 hari sejak diterimanya hasil evaluasi

Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak dikenakan biaya

7 hari

15

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

-  Mengisi formulir permohonan

-  Biodata penyehat tradisional

-  Fotocopy KTP

-  Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional

-  Peta lokasi usaha dan denah ruangan

-  Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan

-  Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional

-  Surat pengantar dari Puskesmas setempat

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Rekomendasi KejaksaanKabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota bagi penyehat tradisional klasifikasi pendekatan Agama

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

14 hari

16

Surat Izin Praktek Apoteker

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N0 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Fotocopy Surat Tanda Regustrasi Apoteker (STRA) yang masih berlaku

-  Surat pernyataan Apoteker/Pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian

-  Surat Persetujuan dari atasan langsung

-  Surat rekomendasi dari organisasi profesi (IAI)

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Fotocopy SIPA kesatu (untuk pengajuan SIPA kedua dan ketiga)

-  Fotocopy SIPA kedua (untuk pengajuan SIPA ketiga)

-  Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

17

Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien Dan Optometris

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien Dan Optometris

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-  Fotocopy Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien atau Optometris (STRRO/STRO)  yang masih berlaku dan dilegalisasi

-  Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

-  Surat Pernyataan memilki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar latar belakang merah

-  Rekomendasi dari organisasi profesi (IROPIN)

-  SIPRO/SIPO pertama (untuk permohonan SIPRO/SIPO yang kedua)

-  Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

18

Izin Praktek Dokter

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-  Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR)  yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh KKI

-  Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI)

-  Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

-  Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

19

Izin Praktik Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

-     Mengisi formulir permohonan

-     Fotocopy KTP

-     Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-     Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR)  yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh KKI

-     Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

-     Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-     Rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI)

-     Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Gigi yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

-     Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

20

Izin Praktik Radiografer

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

-   Mengisi formulir permohonan

-   Fotocopy KTP

-   Fotocopy ijazah Radiografer

-   Fotocopy Sertifikat kompetensi

-   Fotocopy Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)  yang masih berlaku

-   Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-   Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-   Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI)

-   Rekomendasi dari DINKES

-   Surat pernyataan memilki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

21

Izin Praktik Tenaga Gizi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi

-  Mengisi formulir permohonan

-  Fotocopy KTP

-  Fotocopy ijazah

-  Fotocopy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz)  yang masih berlaku

-  Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-  Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-  Rekomendasi dari organisasi profesi (PERSAGI)

-  Surat pernyataan memilki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri

-  Rekomendasi dari DINKES

-  SIPTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPTGz yang kedua/ketiga)

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

22

Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 889/Menkes/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Kefarmasian

-     Mengisi formulir permohonan

-     Fotocopy KTP

-     Fotocopy Surat Tanda Regustrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) yang masih berlaku

-     Surat pernyataan Apoteker/Pimpinan tempat pemohon melaksanakan pekerjaan kefarmasian

-     Surat Persetujuan dari atasan langsung

-     Surat rekomendasi dari organisasi profesi (PAFI)

-     Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-     Fotocopy SIPTTK kesatu (untuk pengajuan SIPTTK kedua dan ketiga)

-     Fotocopy SIPTTK kedua (untuk pengajuan SIPTTK ketiga)

-     Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

23

Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboraturium Medik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 41 Tahun 2015 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboraturium Medik

-   Mengisi formulir permohonan

-   Fotocopy KTP

-   Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-   Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR-ATLM)  yang masih berlaku

-   Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-   Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-   Rekomendasi dari organisasi profesi

-   Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan

-   Rekomendasi dari DINKES

-   SIP-ATLM pertama (untuk permohonan SIP-ATLM yang kedua)

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

24

Surat Izin Praktek Dokter Spesialis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran

-     Mengisi formulir permohonan

-     Fotocopy KTP

-     Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-     Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR)  yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh KKI

-     Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya

-     Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-     Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI)

-     Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Spesialis yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu

-     Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

25

Izin Praktik Perekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perekam Medis

-     Mengisi formulir permohonan

-     Fotocopy KTP

-     Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-     Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perekam Medis (STR Perekam Medis)  

-     Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-     Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-     Rekomendasi dari organisasi profesi (PORMIKI)

-     Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan

-     Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

26

Izin Praktik Tenaga Terapis Gigi dan Mulut

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut

-       Mengisi formulir permohonan

-       Fotocopy KTP

-       Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi

-       Fotocopy STRTGM yang masih berlaku

-       Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik

-       Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan

-       Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-       Rekomendasi dari organisasi profesi (PTGMI) Cabang

-       Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

27

Izin Praktik Tenaga Fisioterapis

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Fisioterapis

-   Mengisi formulir permohonan

-   Fotocopy KTP

-   Fotocopy ijazah Fisioterapi

-   Fotocopy SIF yang masih berlaku

-   Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-   Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-   Surat keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja

-   Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

28

Sertifikat Produk Alat Kesehatan Dan Perusahaan Rumah Tangga

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

-     Nomor Induk Berusaha (NIB)

-     Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Berita Acara Pemeriksaan

b.       Penanggungjawab teknis

c.       Pernyataan komitmen menerapkan prinsip CPAKB/CPPKRTB

d.       Laporan akhir rencana induk pembangunan/master plan dan rencana produksi

e.       Laporan produksi alat kesehatan atau PKRT secara elektronik (untuk perubahan, perpanjangan, dan perpanjangan dengan perubahan

f.        Sertifikat CPAKB/sertifikat CPPKRTB (untuk perpanjangan dan perpanjangan dengan perubahan)

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun

-       Evaluasi dan verifikasi untuk pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 12 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 5 hari sejak diterimanya hasil evaluasi

Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak dikenakan biaya

14 hari

29

Izin Toko Alat Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

-     Nomor Induk Berusaha (NIB)

-     Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

d.       Berita Acara Pemeriksaan

e.       Denah dan bukti kepemilikan tempat atau surat sewa

f.        Daftar Alat kesehatan yang disalurkan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Toko Alat Kesehatan

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun

-       Verifikasi, visitasi dan evaluasi untuk pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 12 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 5 hari sejak diterimanya hasil evaluasi

Penolakan secara otomatis melalui sistem OSS

Tidak Dikenakan Biaya

14 Hari

30

Izin Operasional Laboraturium Klinik Umum  Dan Pratama

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

-  Nomor Induk Berusaha (NIB)

-  Pemenuhan Komitmen dengan sistem OSS dengan menyampaikan:

a.       Notifikasi Dinas Kesehatan Kab. Bintan

b.       Profil Laboratorium Klinik

c.       Jenis Pelayanan, Sumber daya manusia, sarana prasarana dan peralatan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Sertifikat Operasional Laboraturium klinik Umum dan Pratama

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

-       Evaluasi dan verifikasi untuk pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 10 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

Tidak dikenakan biaya

7 hari

31

Izin Praktik Ortotis Prostetis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 22 Tahun 2013 tentang Penyelanggaraan Pekerjaan Dan Praktik Ortotis Prostetis

-       Mengisi formulir permohonan

-       Fotocopy KTP

 

-       Fotocopy ijazah yang dilegalisir

-       Fotocopy Surat Tanda Registrasi Ortotis Prostetis (STROP)

-       Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-       Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan/atau tempat pelayanan Ortotik Prostetik secara mandiri

-       Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-       Rekomendasi dari Organisasi Profesi (IOPI)

-       Rekomendasi dari DINKES

-       SIPOP pertama (untuk permohonan SIPOP yang kedua)

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

14 hari

32

Izin Praktik Okupasi Terapis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 548/Menkes/PER/V/2007 tentang Registrasi Dan Izin Praktik Okupasi Terapis

-   Mengisi formulir permohonan

-   Fotocopy KTP

-   Fotocopy ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis

-   Fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku

-   Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-   Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan okupasi terapi

-   Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah

-   Surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri

-   Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

7 hari

33

Izin Praktik Psikologi Klinis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikologi Klinis

-       Mengisi formulir permohonan

-       Fotocopy KTP Pemohon

-       Fotocopy ijazah

-       Fotocopy STRPK yang masih berlaku

-       Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik

-       Rekomendasi dari organisasi profesi

-       Surat pernyataan memilki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri

-       Rekomendasi dari DINKES

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

14 hari

34

Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan gedung dan sertifikat laik sungsi bangunan gedung melalui layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

 

-   Surat Permohonan Bermaterai

-   Mengisi Formulir IMB

-   Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

-   Fc Serifikat Tanah  X 3

-   Fc Bukti Lunas PBB Tebaru  X 3

-   Gambar Harus Diubat Oleh Konsultan Perencana Dalam Ukuran Kertas A-3 Dicap Dan Ditanda Tangani Setiap Lembarnya (Digambar, Diperiksa Penanggung Jawab Konstruksi ) Yang Terdiri Dari  : 

a.       Gambar Denah Situasi (Site Plan) Yang Menjelaskan Lokasi, Sempadan Batas Tanah Untuk Jalur Evakuasi (Jarak Minimum 1 Meter), Garis Sempadan Bangunan (Gsb), Luas Ruang Terbuka Hijau (Rth)

b.       Gambar Denah Bangunan Dengan Skala 1 : 100

c.       Gambar Tampak Bangunan (Depan, Belakang, Kanan, Kiri) Dengan Skala 1 : 100

d.       Gambar Potongan Memanjang Dan Melintang, Sambungan Dan Detail (Pondasi,Atap,Sloop,Kolom,Ring,Blok,Lantai) Dengan Skala 1 : 50

e.       Denah Instalasi Listrik (Elektrikal) Beserta Penjelasan Spesifik Umumnya Dengan Skala 1 : 100

f.        Gambar Sistem Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Contoh Gambar Tangga Darurat, Letak Posisi Racun Api Di Tampakkan Di Denah Bangunan) Dengan Skala 1 : 100

g.       Gambar Denah Sanitasi Dengan Skala 1 : 100 Dan Gambar Potongan Detail Dengan Skala 1 : 50

h.       Gambar Denah Saluran Drainase Dengan Skala 1 : 100 Dan Gambar Potongan Detailnya Dengan Skala 1 : 50

-   Untuk Bangunan Lebih Dari 1 Lantai Atau Bangunan Satu (1) Lantai Dengan  Bentang Lebih Dari 6 Meter Wajib Mempunyai Data Sondir. Dengan Ketentuan Satu Bangunan Minimal 2 Data Sondir Atau 2 Data Sondir Mewakili Panjang Bangunan 25 Meter

-   Untuk Bangunan Lebih 1 Lantai Atau Bangunan Satu (1) Lantai Dengan Bentang Lebih Dari 6 Meter Wajib Mempunyai Perhitungan Analisa Struktur Yang Meliputi Perhitungan Struktur Pondasi, Struktur Bangunan, Struktur Atap

-   Untuk Bangunan Diatas Tanah Rawa Atau Bangunan Diatas Air Wajib Mempunyai Data Sondir Dan Analisa Struktur Bangunan Dan Pondasi

-   Untuk Bangunan 1 (Satu) Lantai Yang Terbuat Dari Rangka Baja Wajib Mempunyai Data Sondir Dan Perhitungan Analisa Struktur/Rangka Bangunan Dan Pondasi Rencana Sumur Resapan Minimum Berjarak Meter Dari Spety Tank Dan Minimal  1 Meter Dari Pondasi (Diukur Dari Tepi)

-   Rencana Sumur Resapan Minimum Berjarak Meter Dari Spety Tank Dan Minimal 1 Meter Dari Pondasi (Diukur Dari Tepi)

-   Fc Ktp Pemilik X 3

-   Pas Photo 4x6 X 3

-   Fc Amdal,Ukl,Upl X 3

-   Fotocopi Nomor Induk Berusaha (Nib)

-   Rekomendasi Dinas PU

-       Pemohon melakukan pengambilan persyaratan dan formulir ke CS

-       Pemohon melengkapi Persyaratan kemudian memasukkan persyaratan ke CS

-       Jika berkas lengkap, maka berkas diteruskan ke front office untuk di cek kelengkapannya kemudian dimasukkan ke resi penerimaan berkas

-       Kasubbag memverifikasi berkas layak/ tidak layak untuk diterima

-       jika tidak layak maka dibuat surat penolakan

-       Jika Layak Kasubbag Investasi mengundang intansi yang terkait dalam pembuatan IMB bersama Tim Teknis untuk memverifikasi berkas dan melakukan pengecekan dilapangan

-       Setelah melakukan pengecekan lapangan, Tim teknis menerbitkan rekomendasi kelayakan teknis

-       Back Office melakukan pengolahan izin.

-       Pemeriksaan format izin dan pemarafan oleh Kasubbag Investasi

-       Ka. Bidang melakukan pengecekan izin  dan memparaf izin

-       Sekretaris memeriksa redaksional sertifikat izin dan memparaf

-       Penerbitan SKRD oleh Kasir

-       Pembayaran Retribusi di loket Kasir

-       Kepala dpmptsp menandatangani izin

-       Pencatatan dan penomoran izin

Penyerahan izin kepada pemohon

 

14 Hari

35

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

 

-   Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-   Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-   Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-   Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I untuk dianalisa selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk membuat surat pengantar permohonan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan

-   Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-   Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-   Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-   Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-   Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-   Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-   Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-   Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

-   fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem Online Single Submission

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

fotocopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dari sistem Online Single Submission

Tidak Dikenakan Biaya

3 Hari

36

Izin Pembangunan/Pemanfaatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Dan Pemanfaatan Baian-Bagian Jalan

-      Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon

-      Fotocopy akta pendirian badan usaha/badan hukum

-      Surat kuasa pengurusan permohonan izin bangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas

-      Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan memtauhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kab. Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

 

7 hari

37

Izin Pembangunan/Penempatan Iklan Dan Media Informasi

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pengguna Bagian-Bagian Jalan

 

-      Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon

-      Fotocopy akta pendirian badan usaha/badan hukum

-      Surat kuasa pengurusan permohonan izin penempatan iklan dan media informasi

-      Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan memtauhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin penempatan iklan dan media informasi

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kab. Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

 

7 hari

38

Izin Penempatan Bangunan-Bangunan

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pengguna Bagian-Bagian Jalan

 

-      Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon

-      Fotocopy akta pendirian badan usaha/badan hukum

-      Surat kuasa pengurusan permohonan izin penempatan bangunan-bangunan

-      Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan memtauhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin penempatan bangunan-bangunan

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Bintan kemudian membuat berita acara peninjauan lokasi

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kab. Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

 

7 hari

39

Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan Didalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA)

 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Pengguna Bagian-Bagian Jalan

 

-      Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon

-      Fotocopy akta pendirian badan usaha/badan hukum

-      Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan didalam ruang milik jalan

-      Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan memtauhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan didalam ruang milik jalan

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa, selanjutnya memerintahkan tim teknis untuk survey dan telaah teknis

-       Melakukan Peninjauan lokasi dengan tim teknis

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan penginputan data dokumen izin di back office tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penempelan photo, penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tarif Sesuai Peraturan Daerah Kab. Bintan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

 

7 hari

40

Izin Lembaga Pelatihan Kerja

 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.229/MEN/2003 Tentang Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

 

-   Permohonan bermaterai Rp. 6000

-   Mengisi Formulir Izin.

-   Fotocopy KTP Pemohon

-   Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.

-   Fotocopy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum/KTP bagi perorangan.

-   Fotocopy Surat Izin Gangguan.

-   Daftar nama yang dilengkapi dengan Riwayat Hidup dari penanggung jawab LPK dan Tenaga Pelatihan.

-   Keterangan domisili dari kelurahan/Desa setempat.

-   Fotocopy tanda bukti kepemilikan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan yang dilaksanakan.

-   Program pelatihan kerja, kurikulum, silabus.

-   Struktur organisasi LPK.

-   Fotocopy Deposito atas nama penanggung jawab LPK sesuai biaya program pelatihan yang akan dilaksanakan.

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir permohonan dan persyaratan ke Help Desk

-       Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan permohonan izin ke CS

-       Jika berkas lengkap kemudian catat di buku berkas masuk  dan membuat resi penerimaan berkas untuk pemohon, jika tidak lengkap kembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III untuk dianalisa

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen izin oleh Sekretaris

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Pencatatan dan penomoran izin

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

3 hari

41

Izin Lokasi

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi

-      Form Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

-      Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi

-      Print Out Izin Lokasi dari Sistem OSS

-      Print Out Nomor Induk Berusaha dari Sistem OSS

-      Fotocopy KTP Pemohon

-      Usulan rencana kegiatan / proposal;

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke Sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen Izin Lokasi

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen Izin Lokasi dalam 10 (Sepuluh) hari ke Kantor BPN untuk mendapatkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Pemberian Izin Lokasi

-       Setelah pemohon mendapatkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan maka pemohon melakukan permohonan untuk validasi dan Pemberian Izin Lokasi ke DPMPTSP

-       Pemohonan mengisi Formulir Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dan  Menyerahkan berkas permohonan validasi Izin Lokasi ke Helpdesk

-       Berkas yang sudah lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II untuk dianalisa

-       Jika berkas layak sesuai pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis maka dilakukan pengolahan izin tetapi jika berkas tidak layak maka berkas di kembalikan ke pemohon dengan dilengkapi surat penolakan/perbaikan

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen Pemberian Izin Lokasi oleh Kepala DPMPTSP

-       Penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

-       Petugas OSS melakukan validasi dan penerbitan izin dalam sistem OSS

Menyerahkan dokumen Izin kepada pemohon dengan menandatangani buku berkas keluar terlebih dahulu

Tidak dikenakan biaya

120 hari

42

Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Dan Pengumpulan Limbah B3

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik

 

Keterangan tentang permohonan

a. pemohon

1. nama pemohon/kuasa

2. alamat

3. nomor telp/faks

b. perusahaan

1. nama pemohon/kuasa

2. alamat kegiatan

3. nomor telp/faks

4. bidang usaha

5. NPWP

6. SIUP

Keterangan tentang lokasi

a. luas

b. letak

c. titik koordinat

Keterangan pengelolaan Limbah B3

a. spesifikasi tempat penyimpanan

b. jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan

c. uraian proses produksi

d. alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi

e. perlengkapan sistem tanggap darurat

f. peta lokasi tempat penyimpanan (lay out dan desain tps)

g. uaraian tentang tata cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)

h. uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah b3

i. lingkup area kegiatan pengumpulan

Kelengkapan dokumen

a. akte pendirian perusahaan

b. izin lokasi

c. izin mendirikan bangunan

d. persetetujuan Amdal/UKL & UPL

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir di CS

-       Pemohon melengkapi persyaratan kemudian memasukan berkas ke CS

-       Jika berkas lengkap, maka berkas di teruskan ke Kasi untuk di cek kembali dan diverifikasi bahwa berkas lengkap

-       Jika lengkap dan layak maka dibuat surat pengantar ke Dinas Lingkungan Hidup

-       Setelah dikirim ke Dinas lingkungan Hidup, maka akan dijadwalkan untuk turun lapangan, pengecekan secara langsung oleh tim teknis dari DPMPTSP dan tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bintan

-       Setelah turun lapangan maka izin akan dicetak sesuai format

-       Kasi melakukan pengecekan dan pemarafan

-       Setelah di cek dan di paraf oleh kasi, maka proses pemarafan dilanjutkan kepada kabid

-       Setelah diparaf oleh keduanya, maka izin akan di tanda tangani oleh kepala DPMPTSP

-       Pencatatan dan penomoran izin oleh front office

Penyerahan izin kepada pemohon

Tidak dikenakan biaya

7 hari

43

Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

PermenLHK/Nomor P.25/MENLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL UPL Dan SPPL

-      MengisiFormulirPermohonan

-      Scan Asli Permohonan bermaterai 6000

-      Scan Asli KTP Elektronik (KTP-El) Pemilik/Direktur/Pimpinan

-      Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)

-      Scan Asli Izin Lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL

-      Scan Asli Izin Lokasi (bagi yang dipersyaratkan)

-      Scan Asli Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari DinasLingkungan Hidup bahwa Pelaku Usaha MemilikiFasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

-      Scan Asli Surat Penyataan Pemenuhan Komitmenyang ditanda tangani olehPemilik/Direktur/Pimpinan Perusahaan

-      Menyerahkan Seluruh Dokumen Persyaratan sertaSurat Kuasa bermaterai 6000 dan Identitas PenerimaKuasa dengan melampirkan KTP Elektronik (jikadikuasakan) pada saat pengambilan izin

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir di CS

-       Pemohon melengkapi persyaratan kemudian memasukan berkas ke CS

-       Jika berkas lengkap, maka berkas di teruskan ke Kasi untuk di cek kembali dan diverifikasi bahwa berkas lengkap

-       Jika lengkap dan layak maka dibuat surat pengantar ke Dinas Lingkungan Hidup

-       Setelah dikirim ke Dinas lingkungan Hidup, maka akan dijadwalkan untuk turun lapangan, pengecekan secara langsung oleh tim teknis dari DPMPTSP dan tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bintan

-       Setelah turun lapangan maka izin akan dicetak sesuai format

-       Kasi melakukan pengecekan dan pemarafan

-       Setelah di cek dan di paraf oleh kasi, maka proses pemarafan dilanjutkan kepada kabid

-       Setelah diparaf oleh keduanya, maka izin akan di tanda tangani oleh kepala DPMPTSP

-       Pencatatan dan penomoran izin oleh front office

Penyerahan izin kepada pemohon

Tidak dikenakan biaya

10 hari

44

Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan / atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

 

-      Fotokopi KTP

-      Fotokopi Bukti Lunas PBB

-      Fotokopi surat kepemilikan lahan

-      Fotokopi rekomendasi pemanfaatan ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir di CS

-       Pemohon melengkapi persyaratan kemudian memasukan berkas ke CS

-       Jika berkas lengkap, maka berkas di teruskan ke Kasi untuk di cek kembali dan diverifikasi bahwa berkas lengkap

-       Kasi melakukan pengecekan dan pemarafan

-       Setelah di cek dan di paraf oleh kasi, maka proses pemarafan dilanjutkan kepada kabid

-       Setelah diparaf oleh keduanya, maka izin akan di tanda tangani oleh kepala DPMPTSP

-       Pencatatan dan penomoran izin oleh front office

-       Penyerahan izin kepada pemohon

Tidak dikenakan biaya

7 hari

45

Izin Usaha Angkutan Laut

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut

 

-      Memiliki NIB

-      Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar

-      Memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin

-      Memiliki kapal layar motor tradisional bebendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai penggerak bantu

-      Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 35

-       Badan usaha mengajukan permohonan kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya disertai dokumen persyaratan

-       Berdasarkan permohonan sesuai kewenangan DPMPTSP dilakukan penelitian persyaratan

-       Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi maka sesuai dengan kewenangannya DPMPTSP mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi

-       Permohonan yang dikembalikan dapat diajukan kembali setelah permohonan dilengkapi

-       Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi maka sesuai dengan kewenangannya DPMPTSP menerbitkan izin usaha

-       Selanjutnya menyampaikan laporan/notifikasi atas izin yang telah diterbitkan kepada Lembaga OSS

 

 

46

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang darat

 

-      Badan Usaha Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

-      Efektif Setelah membayarkan PNBP

Izin Baru

Persyaratan Administrasi lainnya :

1.       Surat Keterangan Domisili

2.       Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;

3.       Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan

4.       Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;

5.       Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;

6.       Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan STNK;

7.       Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)

8.       Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)

9.       Foto kendaraan yang akan diberi izin

-       Mengajukan Permohonan  dari sistem aplikasi  Online Single Submission

-       Pemohon menginput data dengan memilih maksud dan tujuan untuk Kategori KBLI H Pengangkutan dan Pergudangan

-       Kemudian mencentang Izin Usaha Penyelenggara Angkutan Orang pada tahap 3 OSS

Pemohon melakukan print out Izin usaha Penyelenggara Ankutan Orang pada menu Izin Usaha

Tidak dikenakan biaya

Pemenuhan Komitmen selama 6 Bulan

 

47

Izin Koperasi Simpan Pinjam

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

 

-      Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;

-      Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;

-      Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan kopersinya;

-      Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;

-      Memiliki kantor dan sarana kerja;

-      Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Kabupaten atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

-       Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan pendaftaran pada sistem aplikasi OSS

-       Cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi

-       Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS

-       Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan pendafataran melalui pengisian data secara lengkap

-       Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memilki Izin Usaha;

-       Izin Usaha di terbitkan oleh Lembaga OSS

-       Izin Usaha yang telah didapat belum berlaku efektif sebelum pihak Koperasi memenuhi komitmen yang ada dipersyaratan

-       Pemenuhan komitmen disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bintan untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan

-       Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen

Tidak dikenakan biaya

Pemenuhan Komitmen selama 30 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

 

48

Izin Usaha Mikro Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

 

-       Fotokopi KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan

-       Fotokopi NPWP Perusahaan

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pilih menu Perizinan Mikro

-       Pemohon menginput data-data yang diminta dalam menu Perizinan Mikro sampai dengan selesai

-       Setelah proses input data selesai maka akan muncul menu draft Izin Usaha Mikro

-       Pemohon mencetak print out Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tidak dikenakan biaya

1 hari

49

Izin Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

 

-      Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;

-      Koperasi Simpan Pinjam Pembiayan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;

-      Mempunyai predikat kesehatan paling rendah "cukup sehat" pada 1 (satu) tahun terakhir;

-      Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang dibuka jaringan pelayanannya;

-      Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta)

-      memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

-      memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati (terkait pembinaan dan pengawasan cabang);

-      Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;

-      Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor cabang;

-      Calon Kepala Cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.

-       Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan pendaftaran pada sistem aplikasi OSS

-       Cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi

-       Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS

-       Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan pendafataran melalui pengisian data secara lengkap

-       Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memilki Izin Usaha;

-       Izin Usaha di terbitkan oleh Lembaga OSS

-       Izin Usaha yang telah didapat belum berlaku efektif sebelum pihak Koperasi memenuhi komitmen yang ada dipersyaratan

-       Pemenuhan komitmen disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bintan untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan

Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen

Tidak dikenakan biaya

Pemenuhan Komitmen selama 30 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

 

50

Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam

 

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

 

-      Memiliki izin operasional pembukaan Kantor cabang

-      Kantor cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;

-      Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang dibuka jaringan pelayanannya;

-      memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;

-      Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati setempat jika tidak memiliki Kanto cabang pada Kabupaten setempat;

-      Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;

-      Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor cabang pembantu;

-      Calon Kepala Cabang Pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.

-       Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan pendaftaran pada sistem aplikasi OSS

-       Cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi

-       Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS

-       Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan pendafataran melalui pengisian data secara lengkap

-       Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memilki Izin Usaha;

-       Izin Usaha di terbitkan oleh Lembaga OSS

-       Izin Usaha yang telah didapat belum berlaku efektif sebelum pihak Koperasi memenuhi komitmen yang ada dipersyaratan

-       Pemenuhan komitmen disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bintan untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan

Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen

Tidak dikenakan biaya

Pemenuhan Komitmen selama 30 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

 

51

Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

 

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

 

-      Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;

-      Kantor cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;

-      Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang;

-      Nama calon kepala Kantor Kas.

-       Koperasi melalui kuasa pengurus melakukan pendaftaran pada sistem aplikasi OSS

-       Cara mengakses laman OSS dilakukan dengan cara memasukkan nomor pengesahan badan hukum koperasi

-       Koperasi melakukan pendaftaran dengan mengisi form sebagaimana tercantum dalam laman OSS

-       Lembaga OSS akan menerbitkan NIB setelah Koperasi melakukan pendafataran melalui pengisian data secara lengkap

-       Koperasi yang telah memiliki NIB wajib untuk memilki Izin Usaha;

-       Izin Usaha di terbitkan oleh Lembaga OSS

-       Izin Usaha yang telah didapat belum berlaku efektif sebelum pihak Koperasi memenuhi komitmen yang ada dipersyaratan

-       Pemenuhan komitmen disampaikan kepada DPMPTSP Kabupaten Bintan untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan

Izin usaha diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan persetujuan atas pemenuhan komitmen

Tidak dikenakan biaya

Pemenuhan Komitmen selama 30 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan

 

52

Izin Usaha Holtikultural

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

 

-      Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir bagi perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perorangan;

-      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

-      Surat keterangan domisili;

-      Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;

-      Surat Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;

-      Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan Kemitraan bagi Usaha Budidaya Hortikultura besar; dan

-      Untuk Unit Usaha Budidaya Hortikultura yang menggunakan lahan yang dikuasai oleh negara, harus dilengkapi hak guna usaha.

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir di CS

-       Pemohon melengkapi persyaratan di CS

-       Berkas yangsudah lengkap akan diverifikasi oleh kasi

-       Jika tidak lengkap akan di kembalikan ke pemohon

-       Proses pembuatan surat pengantar ke Dinas Pertanian

-       Setelah izin usaha Hortikultural terbit maka diserahkan ke pemohon melalui DPMPTSP Kab. Bintan

Tidak dikenakan biaya

7 hari

53

Izin Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

 

 

Tidak dikenakan biaya

7 hari

54

Izin Praktik Dokter Hewan

Peraturan Menteri Pertanian No.206/PERMENTAN/T.140/9/207 tentang Pedoman Pokok Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-      Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-

-      Ijazah Dokter Hewan

-      Pas photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 lembar

-      Surat keterangan PDHI

-      Rekomendasi teknis ijin Dokter Hewan

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir di CS

-       Pemohon melengkapi persyaratan kemudian memasukan berkas ke CS

-       Jika berkas lengkap, maka berkas di teruskan ke Kasi untuk di cek kembali dan diverifikasi bahwa berkas lengkap

-       Kasi melakukan pengecekan dan pemarafan

-       Setelah di cek dan di paraf oleh kasi, maka proses pemarafan dilanjutkan kepada kabid

-       Setelah diparaf oleh keduanya, maka izin akan di tanda tangani oleh kepala DPMPTSP

-       Pencatatan dan penomoran izin oleh front office

Penyerahan izin kepada pemohon

Tidak dikenakan biaya

14 hari

55

Izin Klinik Hewan

Peraturan Bupati No 42 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veterienr

-      Permohonan bermaterai

-      Fotocopy Kartu tanda penduduk pemohon,

-      Surat izin dokter hewan praktik

-      IMB

-      Surat izin operasional berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat

-      Diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veterienr.

-       Pemohon melakukan pengambilan formulir di CS

-       Pemohon melengkapi persyaratan kemudian memasukan berkas ke CS

-       Jika berkas lengkap, maka berkas di teruskan ke Kasi untuk di cek kembali dan diverifikasi bahwa berkas lengkap

-       Kasi melakukan pengecekan dan pemarafan

-       Setelah di cek dan di paraf oleh kasi, maka proses pemarafan dilanjutkan kepada kabid

-       Setelah diparaf oleh keduanya, maka izin akan di tanda tangani oleh kepala DPMPTSP

-       Pencatatan dan penomoran izin oleh front office

Penyerahan izin kepada pemohon

Tidak dikenakan biaya

14 hari

56

Tanda Daftar Gudang

 

Peraturan Menteri Perdangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

 

-      Nomor Induk Berusaha (NIB)

-      Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

-      Fotocopy KTP atau KITAS/PASSPORT

-      Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan

-      Fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

-       Pemohon melakukan pendaftaran ke sistem OSS

-       Pemohon menginput data dalam sistem OSS kemudian mencentang komitmen TDG

-       Pemohon melakukan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

-       Verifikasi, visitasi dan evaluasi untuk pemenuhan komitmen oleh tim visitasi dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan komitmen

-       Memberikan Notifikasi persetujuan, perbaikan atau penolakan melalui sistem OSS

-       Persetujuan jangka waktu paling lama 3 hari melalui sistem OSS

-       Perbaikan jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima hasil evaluasi

-       Jika tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka izin ditolak

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen oleh Kabid

-       Verifikasi,Pemeriksaan dan pemarafan dokumen oleh Sekretaris

-       Penggandaan untuk arsip dan mencetak tebal dokumen izin

-       Penandatanganan dokumen izin oleh Kepala DPMPTSP

-       Penomoran berkas yang sudah di ttd dan di stempel kemudian catat di buku berkas keluar

Penyerahan izin kepada pemohon

Tidak dikenakan biaya

14 hari

57

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB)

 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia I Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan,Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Berakohol